Masalah Pokok Pembangunan Indonesia

Masalah-Masalah Pokok Pembangunan Indonesia

1.Pertumbuhan Ekonomi
Selama dasarwarsa yang lalu perhatian utama ekonomi dunia ditunjukkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional riil. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sifat dan sebab-sebab terjadinya pertumbuhan ekonomi tersebut penting sekali untuk diperdalam. Pada bagian ini akan dibahas tentang konsep dasar teori pertumbuhan ekonomi untuk melihat tingkat ,komposisi dan pertumbuhan output nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi :
1. Akumulasi Modal ,termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah ,peralatan fisikal dan sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan Penduduk
3. Kemajuan Teknologi


Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Modern
Simon Kuznets, penerima hadiah nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 1971 atas kepelaporannya dalam mengukur dan menganalisis sejarah pertumbuhan pendapatan nasional negara-negara maju, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan.

Dua Variabel Ekonomi Agregratif :
1. Tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk.
2. Tingginya tingkat kenaikan produktifitas faktor produksi secara keseluruhan terutama produktivitas tenaga kerja.


Dua variabel Transformasi Struktural :
1. Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi.
2. Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi.

Dua Faktor yang Mempengaruhi Meluasnya Pertumbuhan Ekonomi Internasional :
1. Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku.
2. Pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas hanya sepertiga populasi dunia
2.Distribusi Pendapatan

Katidak merataan distribusi pendapatan
Pengahapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidak merataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian kita pada ketidak merataan distribusi pendapatan adan harta kekayaan (asset) namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidak merataan yang lebih luas di NSB. Misalnya ketidak merataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, dan bebas untuk memilih.
Lewat pemahaman yang mendalam akan masalah ketidak merataan dan kemiskinan ini memberikan dasar yang baik untik menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus. Seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, perdagangan internasional.

Penyebab ketidak merataan distribusi pendapatan :
1. Pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan menurunya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak di ikuti secara proposioanal dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Rendahnya mobilitas sosial.
5. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga dan pertukangan.

3. Kemiskinan
Pada tahun 1990 yang lalu perhatian masyarakat terhadap kemiskinan kembali di gugah setelah cukup lama tidak banyak di perbincangkan d media masa. Indonesia berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin secara relativ lebih dari 40 persen pada tahun 1976 menjadi 22 persen dari jumlah populasi pada tahun 1984.
Namun demikian, secara absolut penduduk indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan ternyata masih banyak. Selain itu, masih banyak penduduk yang pendapatannya sedikit sekali diatas batas garis kemiskinan. Kelompok ini sangat rawan terhadap perubahan-perubahan keadaan ekonomi seperti kenaikan harga komoditi-komoditi utama atau turunnya tingkat kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap harus di perhatikan secara serius karena tujuan pembangunan indonesia adalah pembangunan yang seutuhnya.

Aspek-aspek kemiskinan
1. Penyebab Kemiskinan
Para pembuatan kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Namun demikian, karena ciri dan keadaan amat beragam dan ditambah pula tingkat keadaan ekonomi yang bersangkutan masih lemah maka kebijakan nasional umumnya diarahkan pada untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Selain itu, kebijakan dalam negeri seringkali tidak terlepas dengan keadaan diluar negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan antara lain dari segi pendanaan pembangunan.
Dengan demikian kondisi kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilik faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.

2. Ukuran Kemiskinan
Ukuran kemiskinan dibagi menjadi dua :
1. Kemiskinan Absolut
2. Kemiskinan Relatif

3. Indikator Kemiskinan
Indikator kemiskinan di bagi menjadi dua :
1. Tingkata Konsumsi Beras
2. Indikator Kesejahteraan Rakyat

4.Strategi Kebijakan dalam Mengurangi Kemiskinan
1. Pembangunan Pertanian
2. Pembangunan Sumber Daya Alam

DPR & Pemerintah setujui APBN 2010

DPR & Pemerintah Setujui RUU APBN 2010

Dalam rapat kerja yang berlangsung di gedung DPR hingga Jumat dini hari, kesepuluh fraksi yang tergabung dalam Panitia Anggaran menyetujui RUU APBN 2010 untuk dilanjutkan guna mendapatkan pengesahan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution.
Dalam laporan Panja Belanja Pemerintah pusat disetujui belanja negara dalam RUU APBN 2010 adalah sebesar Rp1.047,6 triliun yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp725, 2 miliar dan transfer ke daerah sebesar Rp322,4 miliar.
Jumlah ini meningkat sebanyak Rp44,67 triliun dibandingkan dengan APBN pada tahun 2009. Rinciannya menurut jenis belanja, belanja Pemerintah Pusat terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp160.312,8 miliar, Belanja Barang Rp102.959,3 miliar, Belanja Modal Rp83.243,9 miliar, Pembayaran Bunga Utang Rp115.594,6 miliar.
Kemudian, Subsidi non Energi sebesar Rp51.293,6 miliar, Belanja Hibah Rp7.092,0 miliar, Bantuan Sosial Rp69.582,4 miliar dan Belanja Lain-lain Rp28.637,8 miliar.
Berdasarkan organisasi, belanja Pemerintah pusat terdiri atas Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga (Non-K/L) sebesar Rp385.093,9 miliar dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Non-K/L) sebesar Rp340.149,2 miliar serta anggaran Pendidikan sebesar Rp209.537,5 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program prioritas yang akan didanai oleh APBN 2010 adalah program kesejahteraan rakyat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pertanian. "Kemudian kita juga mendorong revitalisasi industri dan dunia sektor riil, penyelenggaraan reformasi birokrasi, meningkatkan anggaran untuk pengadaan alutista dan anggaran pendidikan 20 persen serta penanganan untuk program perubahan iklim," ujarnya.
Ia menyampaikan penghargaannya kepada DPR karena memberikan kesempatan kepada pemerintahan hasil pemilu 2009 untuk terwadahi apabila memiliki suatu prioritas yang belum tertampung di dalam APBN ini dengan memberikan ruang gerak dan keleluasaan tambahan belanja hingga mencapai 2 persen atau sekitar Rp24 triliun. "Kami menganggap ruang gerak ini akan memadai bagi pemerintahan baru apabila akan ada program-program yang memang membutuhkan implikasi anggaran dan yang lebih penting DPR memfasilitasi dengan suatu pembahasan bagi perubahan ini," ujarnya.
Kemudian, Sri menambahkan dengan ketidakpastian kondisi global maupun nasional terutama berkaitan dgn asumsi, pemerintah berterima kasih karena telah memberikan tambahan cadangan risiko fiskal sebesar Rp3 triliun didalam konteks transfer ke daerah. "Ini dilakukan karena pemerintah dan Dewan ingin mengurangi kesenjangan fiskal antar pusat dan antardaerah serta memberikan perbaikan didalam pelayanan publik bagi seluruh daerah dan masyarakat dalam hal ini perbaikan iklim investasi," katanya. [*/hid]

INILAH.COM, Jakarta - Panitia Anggaran DPR dan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun anggaran 2010.